HARDIWAN PRAYOGA
Topik Riset: Posisi Nandur Srawung di Medan Seni Rupa Indonesia |
PROFIL PERISETMenekuni bidang kajian seni khususnya seni visual sejak 2009. Tahun 2014-2018 menjadi salah satu programmer Bioskop FKY (Festival Kesenian Yogyakarta). Programmer untuk DocTalk & Public Lecture Festival Film Dokumenter (FFD) tahun 2019. Pada tahun 2019 pula menjadi salah satu grantees Asia-Europe Foundation (ASEF) untuk berkunjung ke Manila, Filipina melakukan riset yang bertajuk “Re-definition from the Bottom”. Tahun 2018-2021, bekerja sebagai arsiparis di Indonesian Visual Art Archive (IVAA). Kini aktif berkegiatan bersama komunitas film Cinemartani.
|
Tulisan 1: Berenang di Tepian Arus Deras: Posisionalitas Nandur Srawung dalam Medan Kebudayaan dan Problem KotaAbstrak
Nandur Srawung diciptakan sebagai wadah apresiasi seniman (perupa) dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu. Sebagai wadah, Nandur Srawung tentu bukan “wadah” yang hadir begitu saja tanpa konteks dan kepentingan. Sebagai acara yang disponsori lewat dana publik, Nandur Srawung pada dasarnya tidak pernah bebas nilai. Nandur Srawung adalah salah satu dari sekian banyak acara kesenian di Jogja yang ‘disponsori secara tunggal oleh Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan sebagai salah satu buah dari Undang-undang Keistimewaan juga punya sejarah dan dinamika yang panjang. Sementara itu, sektor kebudayaan dari tahun ke tahun senantiasa mendapat alokasi terbesar dalam skema anggaran Dana Keistimewaan. Nandur Srawung adalah salah satu dari penerima manfaat Dana Keistimewaan pada sektor kebudayaan yang turun lewat UPT Taman Budaya Yogyakarta. Nandur Srawung pada tulisan ini akan dibahas dari bagaimana posisinya sebagai acara yang ‘disponsori’ secara tunggal oleh Dana Keistimewaan. Diawali dengan bagaimana cerita singkat dinamika sosial yang mengawali kelahiran Undang-undang Keistimewaan dan Dana Keistimewaan. Dimana segala hal dengan embel-embel istimewa ini harus berhadapan dengan problem sosial Jogja yang juga tidak sederhana. Maka dari itu, Nandur Srawung, sebagaimana acara-acara yang difasilitasi oleh dana publik, pada dasarnya harus berhadapan dengan tuntutan yang cukup berat. Kata kunci: Undang-undang Keistimewaan, Dana Keistimewaan, Nandur Srawung |
Tulisan 2: Itu Bisa Diatur: Nandur Srawung di Hadapan Seperangkat Aturan dan KebebasanAbstrak
Pernah ada ungkapan “Revolusi tidak mungkin diciptakan oleh pemerintah dan penguasa”. Anggaplah ungkapan ini benar, maka revolusi bisa terjadi seandainya ada dorongan kuat dari bawah untuk menciptakan perubahan karena sistem yang ada selama ini dipercaya hanya memuaskan segelintir orang. Yogyakarta dalam koridor demokrasi jug9a tidak kalah unik, karena atas nama keistimewaan, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dipilih melalui pemilu layaknya daerah-daerah lain. Saya jadi membayangkan, dari penguasa yang ditetapkan secara aklamasi, apakah juga ada jaminan untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat? Pertanyaan yang juga muncul di benak saya ketika berhadapan dengan program dan acara kesenian yang diinisiasi oleh instansi pemerintah dan difasilitasi dengan dana publik. Tulisan pendek ini hadir sebagai catatan atas impresi awal yang menguji tesis tersebut melalui studi kasus Nandur Srawung. Nandur Srawung sebagai salah satu acara kesenian yang disponsori secara tunggal oleh Dana Keistimewaan tentu harus berhadapan dengan berbagai aturan tertulis dan tidak tertulis. Dengan mengambil data melalui pengalaman di ruang pamer dan wawancara bersama para kurator, tulisan ini akan menceritakan bagaimana negosiasi pada wilayah tata kelola dan estetika. Manakah aturan yang lebih sulit untuk ‘dipatuhi’, yang tertulis atau tidak tertulis? Para kurator adalah sekumpulan agensi yang berdiri di antara berbagai kutub, yang asumsinya saling bertentangan. Asumsi-asumsi tersebut yang akan diuji pada tulisan kali ini. Kata kunci: Nandur Srawung, Agensi, Aturan, Kebebasan |
Nandur SrawungAnnual visual arts exhibition
Taman Budaya Yogyakarta Sriwedani st. no.1, Yogyakarta, Indonesia |
|
